Kupas Tuntas 3 Fungsi Utama, Tugas, dan Kewenangan BPD dalam Pemerintahan Desa

Masyarakat desa acap kali terjebak pada persepsi bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal yang menentukan ke mana arah desa akan dibawa. Padahal, setiap rupiah dana desa yang dicairkan dan setiap jalan aspal yang dibangun harus melewati meja perundingan panjang bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Memahami fungsi, tugas, dan kewenangan BPD bukan hanya urusan perangkat desa, melainkan hak publik agar warga Desa Arjowilangun tahu persis ke mana mereka harus mengadu saat menemukan kebijakan yang timpang.

Sebagai sebuah lembaga yang memegang mandat dari warga, BPD tidak bekerja tanpa arah. Negara telah memagari ruang gerak BPD melalui tiga pilar fungsi utama yang tak boleh dilewati oleh Kepala Desa.

3 Fungsi Strategis BPD: Dari Legislasi hingga Pengawasan

Kehadiran BPD di balai desa difokuskan pada tiga ranah krusial. Secara hukum, BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi ini menegaskan bahwa Kades tidak memiliki kekuatan veto sepihak. Segala bentuk rancangan hukum, baik itu Peraturan Desa (Perdes) tentang tata ruang, pungutan desa, hingga APBDes, akan gugur jika BPD menolak memberikan persetujuannya dalam rapat paripurna tingkat desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. BPD adalah "telinga" dari pemerintahan desa. Ketika ada kelompok petani yang mengeluhkan rusaknya saluran irigasi, atau ibu-ibu yang membutuhkan revitalisasi Posyandu, BPD wajib menampung keluhan tersebut dan membawanya ke meja perundingan resmi untuk dijadikan prioritas program.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ini adalah fungsi yang memastikan birokrasi berjalan lurus. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjamin bahwa seluruh janji kampanye Kades yang telah masuk ke dalam RPJMDes benar-benar direalisasikan sesuai anggaran dan mematuhi hukum.

Tugas Harian BPD di Desa

Untuk merealisasikan ketiga fungsi di atas, BPD memiliki daftar tugas operasional yang cukup padat. BPD ditugaskan untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pekerjaan ini menuntut anggota BPD untuk kerap turun gelanggang, membaur di warung kopi, forum RT, hingga majelis taklim guna menangkap denyut nadi warga.

Dalam urusan seremonial dan pengambilan keputusan, BPD bertugas menyelenggarakan musyawarah BPD dan Musyawarah Desa (Musdes). BPD juga menjadi aktor utama dalam transisi kekuasaan desa. Ketika masa jabatan Kades hampir habis, BPD bertugas membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Bahkan, apabila terjadi situasi darurat di mana Kades berhalangan tetap atau meninggal dunia dan menyisakan masa jabatan lebih dari setahun, BPD berhak menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Tugas administratif lainnya yang tak kalah penting adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Tak lupa, BPD juga dituntut bersikap dewasa dalam berpolitik dengan tugas menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.

Ruang Lingkup Kewenangan BPD

BPD dibekali kewenangan legal yang kuat. BPD berwenang penuh mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis. Jika Pemdes pasif, BPD berhak mengambil inisiatif dengan mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.

Dalam ranah checks and balances, BPD berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk menjaga kemandiriannya, BPD juga memiliki otoritas menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, hingga menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam APBDes.

Melalui fungsi, tugas, dan kewenangan yang berlapis ini, BPD diharapkan mampu mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi pengawasan ini adalah kunci kemajuan Arjowilangun di masa depan.