Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Syarat Anggota dan Aturan Masa Jabatan Terbaru

Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Syarat Anggota dan Aturan Masa Jabatan Terbaru.

Di balik derap pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi yang masif di sebuah desa, selalu ada sistem penyeimbang yang bekerja dalam senyap. Sistem tersebut digerakkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bagi tata kelola Pemerintahan Desa Arjowilangun, BPD bukan sekadar lembaga stempel kebijakan, melainkan representasi murni dari suara rakyat di tingkat akar rumput.

Namun, seiring dengan terbitnya berbagai regulasi baru dari pemerintah pusat hingga daerah, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami postur terbaru kelembagaan ini. Lantas, apa sebenarnya BPD itu, dan bagaimana aturan main terbaru mengenai keanggotaan serta masa jabatannya?

Kedudukan BPD sebagai Parlemen Desa

Secara konstitusional, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jika Kepala Desa bertindak sebagai pihak eksekutif yang mengeksekusi program, maka BPD mengambil panggung sebagai badan legislatif yang merumuskan aturan main bersama. Kemitraan sejajar ini memastikan bahwa setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, bukan sekadar keinginan elite birokrasi.

Untuk memastikan lembaga ini tidak diisi oleh pihak-pihak yang ditunjuk sepihak, negara mewajibkan proses pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Proses elektoral di tingkat dusun ini menjadi fondasi awal lahirnya wakil rakyat desa yang berintegritas.

Komposisi Anggota: Keterwakilan Wilayah dan Perempuan

Hal yang paling menarik dari struktur BPD adalah kewajiban untuk mengakomodasi suara perempuan. Regulasi mengamanatkan bahwa pengisian keanggotaan BPD harus memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Selain jatah khusus perempuan, keanggotaan BPD harus membagi kursinya berdasarkan keterwakilan wilayah dalam desa, seperti wilayah dusun, RW, atau RT.

Lalu, berapa jumlah pasti anggota BPD dalam satu desa? Secara umum, jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Namun, untuk wilayah Kabupaten Malang, pemerintah daerah telah mengatur rasio proporsionalitas ini secara lebih rinci:

• Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 6.999 jiwa, dialokasikan sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD.

• Desa dengan jumlah penduduk 7.000 hingga 8.999 jiwa, berhak memiliki 7 (tujuh) orang anggota BPD.

• Desa padat penduduk dengan populasi lebih dari 9.000 jiwa, mendapatkan alokasi maksimal yakni 9 (sembilan) orang anggota BPD. Dengan aturan ini, komposisi BPD di Desa Arjowilangun akan selalu menyesuaikan dengan dinamika demografinya.

Syarat Ketat Menjadi Wakil Rakyat Desa

Menjadi anggota BPD bukanlah tugas ringan. Oleh karena itu, pintu masuknya dijaga oleh sejumlah persyaratan ketat. Syarat fundamental yang harus dimiliki calon anggota antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sisi kematangan usia dan pendidikan, calon anggota wajib berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dan memiliki ijazah pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat. Untuk mencegah benturan kepentingan, calon juga harus bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa. Selain itu, mereka harus bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, menjadi wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pembaruan Masa Jabatan 8 Tahun

Kabar paling signifikan dalam lanskap politik desa saat ini adalah perubahan masa jabatan. Jika sebelumnya masa bakti dibatasi 6 tahun, regulasi perundang-undangan terbaru resmi menetapkan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kini menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Waktu delapan tahun dinilai ideal untuk mengawal penuh pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Namun, untuk menghindari oligarki lokal, anggota BPD hanya dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap syarat dan masa jabatan ini, diharapkan warga Desa Arjowilangun semakin melek politik dan turut berpartisipasi melahirkan wakil-wakil desa yang berkualitas, tangguh, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.